SPARTANEWS – Warga Jakarta banyak terjerat hutang pinjol, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mempermudah syarat dan ketentuan bagi warga Jakarta untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan mitra Komisi B yakni Bank DKI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), mengingat saat ini tercatat sebanyak 2,34 juta warga Jakarta terjerat hutang pinjol hingga mencapai Rp10,35 triliun.
Baca Juga: KUR Mandiri 2023 Plafon Hingga Rp 500.000.000 Ajukan Sekarang
“Pinjol kan tidak pakai BI checking, tapi bunga dan resikonya besar sekali. Sehingga kemudian kita menginisiasi dan meminta agar dibuat fasilitas peminjaman yang lebih mudah dari Bank DKI dan Dinas UMKM,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Rabu (12/7).
Selain itu, Taufik juga menyarankan agar Pemprov DKI melakukan sosialisasi terkait resiko dan bahaya yang akan diterima nasabah pinjol apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
Baca Juga: Usaha Modal Nol, Begini Caranya
Baca Juga: Dapat Cuan Saldo DANA Gratis Rp. 150.000 Dari Super Pineapple
“Bagaimana kita bisa memberikan supply kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, juga mengedukasi dan sosialisasi dari Pemda kepada masyarakat agar tidak menggunakan Pinjol lagi,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynuddin juga menyayangkan warga Jakarta memiliki hutang ke Pinjol hingga miliaran. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov benar-benar konsen dan membuat suatu terobosan agar warga Jakarta tidak bertambah banyak yang menjadi nasabah Pinjol.
“Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta dan hampir setengah APBD Jawa Tengah. Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan ini,” tuturnya.
Baca Juga: Meningkatkan Daya Saing Produk Halal Indonesia
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengaku pihaknya sudah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, serta menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan berbagai upaya agar warga Jakarta yang menjadi nasabah pinjol tidak semakin banyak.
“Setiap masyarakat harus tau juga resiko pada saat ada pinjaman yang mudah gitu ya, hanya dalam hitungan detik misalnya. Nah sosialisasi bersama dengan OJK juga terus kita lakukan,” katanya.
Upaya lain juga terus dilakukan Sri bersama tim. Yakni menggencarkan pembinaan terhadap para peserta UMKM agar produk-produk dalam negeri bisa mendunia, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian warga Jakarta, terutama masyarakat menengah kebawah.
“Tentu secara teori jika pendapatannya sudah cukup, mereka tidak perlu melakukan pinjaman. Sehingga kita fokus ke perkembangan UMKM. Saya kira itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta,” tandasnya.
