BPBD Sebut Sungai di Luwu Utara Perlu Segera Dinormalisasi
Kegiatan normalisasi sungai di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dinilai perlu disegerakan. Hal ini penting untuk mencegah bencana banjir yang lebih besar lagi di daerah tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara, Muslim Muchtar mengatakan, Luwu Utara memiliki delapan anak sungai yang sudah mengalami pendangkalan. “Sungai-sungai tersebut membentang dari wilayah Timur hingga ke Selatan,” ujarnya, di Masamba, Rabu (17/7/2024).
Ia mengungkapkan, saat ini kondisi bagian hulu dan hilir dari aliran sungai-sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan. Hal itu akibat sedimentasi material lumpur dan sejenisnya.
Bahkan, akibat pendangkalan tersebut, tiga aliran sungai yang ada di wilayah Kecamatan Bone-Bone, Mappedeceng, dan Masamba, sudah tidak mampu membendung volume air. Sekali pun saat hujan berintensitas sedang, dengan seketika menggenangi permukiman penduduk sekitarnya.
Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada Senin (15/7/2024) malam hingga Selasa (16/7/2024) pagi. Pihaknya mengkonfirmasi setidaknya lebih dari 1.800 rumah, termasuk sembilan fasilitas kesehatan, yang rusak.
Ada pula lima rumah ibadah yang ada di wilayah kecamatan itu tergenang banjir setinggi lebih dari 60 centimeter. Sampai dengan Rabu (17/7/2024), tercatat total ada sebanyak 4.282 orang warga terdampak.
BPBD mencatat, 206 orang di antaranya terpaksa mengungsi dan dalam penanganan pemerintah daerah di bawah asesmen BNPB. Atas pertimbangan itu, Muslim mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait.
Di antaranya, dengan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Sehingga, kegiatan normalisasi dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat demi kemaslahatan masyarakat dalam jangka panjang.
BPBD Luwu Utara dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga sudah membentuk grup komunikasi kebencanaan. Group tetsebut melibatkan semua Camat dan Kepala Desa sehingga bila ada potensi kondisi darurat bisa cepat disampaikan kepada masyarakat.
