Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Chief Executive Hong Kong, John Lee, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (25/7/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yaitu soal investasi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.
Baca Juga: Presiden Kunjungi PT Pindad Bersama Prabowo Subianto dan Erick Thohir
“Pertama, terkait dengan masalah investasi, intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar dan Bapak Presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan ibu kota baru. Di beberapa sektor yang disebut Bapak Presiden adalah antara lain mengenai infrastruktur, transportasi, digital technology, dan juga green energy,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan.
Kedua, terkait perdagangan, kedua pihak berkomitmen untuk memberikan fasilitasi agar hambatan-hambatan perdagangan makin menurun karena jumlah perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong sudah cukup besar. Menurut Menlu, pada kuartal pertama tahun lalu, perdagangan Indonesia dengan Hong Kong naik cukup signifikan lebih dari 20 persen.
“Yang disampaikan Bapak Presiden adalah akses beberapa produk Indonesia antara lain produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah. Bapak Presiden menyarankan agar ada kerja sama di bidang bea cukai yang disambut baik oleh Chief Executive Hong Kong,” imbuh Menlu.
Baca Juga: Segera Ambil Saldo DANA Gratis Rp300.000 Di Aplikasi Joyit
Ketiga, Presiden Jokowi menitipkan terkait perlindungan warga negara Indonesia berikut kesejahteraannya. Seperti diketahui, jumlah WNI di Hong Kong mencapai lebih dari 140 ribu orang dengan 90 persen di antaranya merupakan pekerja migran.
“Chief Executive mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di sana yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong dan Bapak Presiden menyampaikan titip untuk perlindungannya dan juga masalah kesejahterannya,” jelas Menlu.
