SPARTANEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait buruknya kualitas udara yang terjadi di Jakarta Bogor Depok dan Tangerang (Jabodetabek).
Hal itu terjadi selama satu pekan belakangan akibat kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi dan industri manufaktur yang menggunakan batu bara.
Baca Juga: Kemenhub Ajak Warga Jakarta Menggunakan Kendaraan Listrik untuk Turunkan Polusi Udara
Baca Juga: Wah, Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia
“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan di 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Presiden Jokowi di kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Senin (14/8/2023).
Maka dari itu instruksi presiden memberi empat arahan terhadap instansi terkait kualitas udara yang buruk tersebut
Pertama, dalam jangka pendek, Presiden meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).
Baca Juga: Siap-siap, Polisi Razia Kendaraan tak Lolos Uji Emisi
“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” ujar Presiden.
Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ungkap Presiden.
Sementara untuk jangka panjang, Presiden menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat.
“Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandas Kepala Negara.
