SPARTA NEWS – Tim BPBD Jatim menerjunkan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan Tim Psikososial ke Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Minggu (30-31/3/2024). Mereka menemukan masih ada warga yang trauma gempa hingga memilih tidur di luar rumah.
“Hingga kini, masih banyak warga yang memilih tidur di luar rumah. Mereka trauma dengan gempa (susulan) yang masih terus terjadi hingga sekarang,”kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto.
Jadi selain kerusakan bangunan tim yang diturunkan adalah tim yang khusus untuk menghibur warga Pulau Bawean. Karena itu ia menyampaikan terimakasih atas upaya para relawan menghibur dan mengurangi trauma korban gempa.
Seperti diketahui, tim yang diturunkan ke Pulau Bawean berasal dari gabungan Tim BPBD, relawan FPRB Jatim dan relawan SRPB Jatim. Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Tim RR yang dikoordinasi Analis Kebijakan Ahli Muda Wahyu Trisnadi melakukan assessment terhadap bangunan fasilitas umum yang rusak akibat terdampak gempa. Yakni di Kecamatan Sangkapura maupun di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.
Sedang Tim Psikososial yang dikoordinasi Analis Kebencanaan Bidang Kedaruratan Heru Wibowo melakukan pendampingan korban gempa. Yakni terhadap anak-anak dan orang tua yang mengalami trauma akibat gempa yang masih terjadi hingga kini.
Dari proses assessmen, akhirnya ditemukan sekitar 241 fasilitas umum yang rusak. Bangunan fasilitas umum yang rusak meliputi, masjid, musholla, sekolah, kantor, rumah dinas, pondok pesantren, Puskesmas, pasar dan tempat pemandian umum.
Jumlah itu, tersebar di Kecamatan Sangkapura sebanyak 147 unit dan di Kecamatan Tambak sebanyak 94 unit. Akibat kerusakan ini kegiatan belajar mengajar terganggu, kegiatan ibadah pun dilaksanakan di tempat terbuka.
Merespon temuan ini, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data kerusakan fasum ini. Koordinas dilakukan dengan Tim Kabupaten Gresik, agar tidak ada duplikasi data kerusakan saat proses pemulihan nanti.
“Tetapi kita akan melakukan penghitungan kebutuhan dan menentukan prioritas penanganan terlebih dahulu. Utamanya yang menggunakan anggaran APBD provinsi,” ujarnya
