SPARTANEWS – Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga menyarankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Hal itu menyusul Warga DKI Jakarta yang mengeluhkan kondisi Jakarta kian macet setelah PPKM dicabut.
“Pemda juga dapat menerapkan kebijakan pengurangan hari kerja dari lima menjadi tiga atau empat hari kerja, dan (sisa hari kerja) menggantikannya dengan sistem kerja dari rumah.
Dengan target indikator kinerja yang jelas dan terukur capaian kinerja setiap pekerja atau pegawai kantor serta siswa sekolah,” kata Nirwono dilansir dari detik Sabtu (11/2/2023).
Menurut Nirwono, kebijakan ini telah tiga tahun diterapkan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
Di beberapa negara, kebijakan WFH pun diterapkan meski tak lagi pandemi.
“Ini sudah mulai diterapkan di kota-kota Eropa Barat pascapandemi dan ini juga sudah kita lakukan dalam tiga tahun terakhir semasa pandemi COVID-19,” katanya.
Selama tiga tahun Indonesia, khususnya Jakarta menerapkan WFH, lalu lintas tidak begitu padat. Selain itu, tidak ada aktifitas dan produktifitas terganggu karena kebijakan WFH.
“Itulah kenapa kemudian pemerintah Kota Paris, London, Stockholm, Copenhagen, Amsterdam, bersama-sama mengurangi hari kerja atau sekolah, selain terbukti mengurai mobilitas, dan menekan polusi udara, tetap tetap produktif bisa bekerja, berkarya, belajar, bahkan hasilnya lebih baik atau produktif,” katanya.
“Pemda se-Jabodetabek bisa sama-sama menerapkannya, misal empat hari kerja dulu, dengan hari libur bisa bersamaan atau bergantian. Kemudian hasilnya bisa dievaluasi bersama,” katanya. []
